Mengganti uang kembalian dengan permen bukan lagi hal yang aneh di Indonesia, bahkan sudah dianggap wajar oleh kebanyakan pelaku usaha maupun masyarakat awam. Biasanya nominal uang kembalian yang akan diganti dengan permen berkisar antara Rp 100-Rp 1.000.  Padahal tindakan ini tidak dibenarkan dalam hukum di Indonesia.

Pasalnya, dalam UU Mata Uang ditegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha wajib beriktikad baik. Dengan demikian pengembalian harus dengan nilai tukar yang disepakati dan sah.

Hukum Mengganti Uang Kembalian dengan Permen

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang adalah satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia. Menggunakan barang lain seperti permen untuk menggantikan uang kembalian dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan hingga satu tahun dan denda maksimal Rp200 juta.

Pasal 21 ayat 2 UU Mata Uang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi atau penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Artinya, pedagang wajib menyediakan uang kembalian sesuai nilai transaksi. 

Jika pembeli merasa dirugikan dan pedagang memaksa mengganti uang kembalian dengan barang lain, pedagang dapat dikenai sanksi hukum. Namun, apabila ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, tindakan tersebut tidak dianggap melanggar.

Lebih lanjut, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pedagang wajib melayani konsumen secara jujur dan adil. Pedagang yang mengabaikan kewajiban ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga hukum.

Sebagai pelaku usaha, penting untuk selalu menyediakan uang kembalian. Sikap ini tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen. Jangan sampai praktik kecil seperti mengganti kembalian dengan permen berujung pada pelanggaran hukum yang merugikan.

Tindakan Yang Harus Dilakukan Konsumen

Jika pembeli tidak setuju dengan cara pengembaliannya, maka bisa melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Ajukan Keluhan ke Pelaku Usaha
2. Sampaikan keberatan secara langsung kepada pelaku usaha. Jika mereka tidak responsif, lanjutkan langkah berikut.
3. Laporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen
4. Anda dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
5. Laporan ke Bank Indonesia (BI)
6. Jika praktik ini melanggar aturan terkait mata uang, Anda dapat melaporkannya ke Bank Indonesia.
7. Langkah Hukum
8. Jika pelaku usaha tetap tidak mengubah praktik tersebut, Anda dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana atas dasar UUPK dan peraturan lainnya.

Perlu diingat, pelaku usaha tidak diperbolehkan mengganti uang kembalian dengan barang lain seperti permen tanpa persetujuan konsumen. Hal ini melanggar hak konsumen dan aturan hukum yang berlaku, dengan ancaman sanksi pidana atau denda yang signifikan.